Tiga Gap Digital Trading di Indonesia dan Roadmap G20

Posted on 25-Feb-2022
...

Jakarta -

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sedemikian pesat, telah mengubah tatanan konvensional yang sebelumnya kita asumsikan sebagai sebuah kemapanan, dan menghadirkan tatanan baru yang mengoreksi makna kemapanan sebelumnya. Segenap dimensi kehidupan, termasuk di dalamnya sektor perekonomian seperti dunia bisnis dan perbankan, semuanya dituntut untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan standar kemapanan yang baru.

Tren dunia industri saat ini dipenuhi dengan digitalisasi pada hampir semua lini. Segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan digantikan dengan yang serba digital. Dan di tengah berbagai pembatasan aktivitas fisik selama masa pademi COVID-19, kehadiran ekonomi digital semakin mendapatkan sambutan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan dan transaksi yang serba cepat dan efisien.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di tanah air juga didukung oleh berlimpahnya pengguna internet. Sebagai catatan, hingga awal tahun 2022 tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen, artinya sekitar 201,8 juta orang Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Ini adalah potensi pasar yang sangat besar, dan hampir dapat dipastikan angka tersebut akan terus beranjak naik.

Ke depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia begitu menjanjikan, dan digadang-gadang akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Januari 2022 nilai transaksi uang elektronik meningkat 66,65 persen dibandingkan tahun lalu, atau sekitar Rp 34,6 triliun; sedangkan nilai transaksi digital banking meningkat 62,82 persen atau lebih dari Rp 4.314 triliun. Bahkan tahun ini, transaksi e-commerce Indonesia diprediksi akan mencapai Rp. 530 triliun.

Sebagai pembanding, Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 mendatang, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai 124 miliar dollar AS.

Sebagaimana digitalisasi pada berbagai sektor lainnya, digitalisasi pada sektor ekonomi sesungguhnya menawarkan beberapa keunggulan. Pada sektor keuangan misalnya, kehadiran aset kripto sebagai komoditi digital yang dapat digunakan untuk transaksi virtual berbasis jaringan internet ini mempunyai keunggulan dari aspek kecepatan, efisiensi waktu dan biaya, dan keamanan karena terlindungi oleh teknologi blockchain yang hampir mustahil untuk diretas.

Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, telah memberikan izin 229 aset kripto untuk diperjualbelikan. Saat ini pun Indonesia menjadi pasar kripto terbesar di Asia Tenggara, dengan angka kapitalisasi mencapai sekitar Rp 900 triliun, dan jumlah investor mencapai 11 juta orang.

Demikian juga pemanfaatan robot trading yang membantu trader untuk melakukan otomatisasi dalam perdagangan, mampu menjalankan fungsi sebagaimana penasihat berjangka (trading advisor), misalnya untuk melakukan adaptasi dan perubahan strategi dengan menyesuaikan perubahan pasar, meningkatkan efektivitas eksekusi trading dengan lebih cepat, dan melakukan stop loss atau cut loss untuk membatasi resiko kerugian.

Selain menawarkan beberapa keunggulan, pemanfaatan aset kripto dan robot trading juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai. Banyaknya penawaran investasi ilegal yang berkedok robot trading, dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto, menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri robot trading dan aset kripto, berada pada posisi rentan terhadap berbagai modus penipuan. Untuk itu perlu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk trading-nya.

Mengapa? Karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Misalnya pada bulan Januari kemarin terungkap kasus investasi ilegal 'suntik modal alat kesehatan' yang menyebabkan ratusan orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun. Contoh lain kasus dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner Binomo yang oleh POLRI diklasifikasikan sebagai aplikasi judi online, di mana dari 8 korban pelapor saja, total kerugian tercatat mencapai Rp. 3,8 miliar. Ini baru data dari dua kasus, dan hanya dikalkulasikan dari korban yang sudah melaporkan. Diperkirakan masih ada banyak kasus lainnya; dan masih ada banyak korban yang belum melaporkan.

Dengan maraknya kasus penipuan berkedok investasi, maka selain upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya juga diperlukan tindakan pembinaan, dan bila diperlukan langkah-langkah represif agar dapat memberikan efek jera pada pelaku.

Dalam kaitan ini, kita mendukung langkah Satgas Waspada Investasi yang telah menghentikan kegiatan 17 entitas robot trading ilegal, dan 69 perdagangan aset kripto yang tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini BAPPEBTI. Langkah tegas dan responsif dari POLRI untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat juga sudah sepatutnya kita dukung dan kita apresiasi.

Jika kita merujuk kembali pada pengalaman sebelumnya, kita akan menemukan fakta bahwa ternyata tindak penipuan berkedok investasi bukan baru-baru ini saja terjadi. Sepanjang periode tahun 2011 hingga 2021, diperkirakan jumlah kerugian akibat investasi bodong mencapai Rp. 117,4 triliun. Ini adalah catatan angka yang sangat fantastis. Fenomena ini mengisyaratkan, bahwa harus ada langkah-langkah pembenahan yang konkrit dan efisien, untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Di sisi lain, langkah-langkah pembenahan tersebut juga harus dapat menghindarkan persepsi yang keliru mengenai paradigma ekonomi digital seperti halnya fenomena robot trading dan aset kripto. Karena jika cermati lebih dalam, akar persoalan dalam implementasi bisnis digital juga bersumber dari adanya kesenjangan atau gap, yaitu :

a) Gap antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, yaitu digital society yang begitu sangat cepat meluas akibat online lifestyles, sementara infrastruktur pengaturan dan pembinaan berbasis digital belum siap;

b) Gap digital literatif (pemberian pemahaman) yang masih kurang dari pengambil kebijakan terhadap masyarakat;

c) Gap tindakan perlindungan konsumen antara pelaku industri dengan peraturan yang disiapkan untuk aktivitas bisnis dari regulator.

Ketiga gap tersebut berinteraksi secara bersamaan dalam masyarakat sehingga mengakibatkan persoalan 'apa dan bagaimana' menjalani bisnis di dunia digital (digital trading) menjadi semrawut.

Tiga Gap Digital Trading di Indonesia dan Roadmap G20

Jakarta - Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sedemikian pesat, telah... Read More

Siap-siap! Robot Trading dan Aset Kripto Bakal Diatur UU

AKURATNEWS - Penataan regulasi terkait robot trading dan aset kripto di Indonesia dalam rangka... Read More

Robot trading, aplikasi yang bantu investor bertransaksi

Robot trading, aplikasi yang ditujukan untuk membantu investor bertransaksi valas, komoditas,... Read More